Peran Tokoh Agama Dalam Inisiasi Menyusui Dini

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1     Latar belakang

Tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat) mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena mereka memiliki keunggulan, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, keturunan dan lain sebagainya. Tokoh masyarakat informal adalah pemimpin informal dalam masyarakatnya yang diangkat dan ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakatnya. Tokoh masyarakat informal yang dimaksud adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai integritas tinggi, memegang teguh pendapat dan keyakinannya, tetapi terbuka untuk bisa menerima perbedaan secara bijaksana. Selain diharapkan memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya, secara kultural mereka juga diharapkan memiliki kekuatan nyata yang bisa menggerakkan orang untuk sebuah tujuan mulia, yakni: membangun saling pengertian, kebersamaan, kerjasama dan solidaritas intern serta ekstern.

Menyusui bayi di Indonesia sudah menjadi budaya namun praktik pemberian (ASI) masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2007 hanya 10% bayi yang memperoleh ASI pada hari pertama, yang diberikan ASI kurang dari 2 bulan sebanyak 73%, yang diberikan ASI 2 sampai 3 bulan sebanyak 53% yang diberikan ASI 4 sampai 5 bulan sebanyak 20% dan menyusui eksklusif sampai usia 6 bulan sebanyak 49% (WHO,2007).

Suatu hasil penelitian di Ghana yang dipimpin Dr. Karen Edmond hampir 11.000 bayi dipublikasikan di Pediatrics menunjukkan bahwa 16% kematian bayi dapat dicegah melalui pemberian air susu ibu (ASI) pada bayi sejak hari pertama kelahirannya. Angka ini naik menjadi 22%, jika pemberian ASI dimulai dalam 1 jam pertama setelah kelahirannya (Roesli, 2008, p.7). ASI adalah asupan gizi yang terbaik untuk melindungi dari infeksi pernafasan, diare, alergi, sakit kulit, asma, obesitas juga membentuk perkembangan intelegensia, rohani, perkembangan emosional. Hasil telaah dari 42 negara menunjukkan bahwa ASI eksklusif memiliki dampak terbesar terhadap penurunan angka kematian Balita yaitu 13%, dibanding intervensi kesehatan masyarakat lainnya (Roesli, 2008, p.50-55).

Di Indonesia diperkirakan bahwa 20 bayi meninggal setiap jam sebelum mencapai usia 1 tahun. Hampir setengah dari kematian bayi ini terjadi pada masa neonatal yaitu pada bulan pertama kelahiran, dimana bayi sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian. Hanya 3,7% bayi di indonesia disusui dalam 1 jam pertama setelah kelahiran, dan angka kematian bayi masih relatif tinggi yaitu 35 per 1000 kelahiran hidup (Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2002-3). Angka ASI Eksklusif masih rendah yaitu hanya 7,8% di antara bayi-bayi yang diberi ASI sampai 6 bulan. Pemberian ASI dikenal sebagai salah satu yang memberikan pengaruh yang paling kuat terhadap kelangsungan hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan. Inisiasi menyusui dini dalam 1 jam pertama dapat mencegah 22% kematian bayi di bawah umur 1 bulan di negara-negara berkembang. Lebih jauh lagi, pencapaian 6 bulan ASI Eksklusif bergantung pada keberhasilan inisiasi dalam 1 jam pertama. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan adalah kunci tercapainya inisiasi menyusu dini (JNPK-KR, 2008, p.1).

Jika tokoh agama sebagai suatu tokoh yang memegang peranan penting dalam lingkungan masyarakat, lalu apa peran tokoh agama dalam inisiasi menyusui dini?. Hal ini lah yang melatarbelakangi kami dalam penyusunan makalah ini.

1.2     Tujuan Penulisan

1.         Tujuan Umum

     Meningkatkan kemampuan mahasiswi dalam pendekatan sosial budaya dalam praktek kebidanan

2.         Tujuan Khusus

a.       Menambah wawasan para mahasiswi mengenai materi yang dibahas dalam makalah ini.

b.      Mengembangkan pemahaman para mahasiswi tentang peran tokoh agama dalam sosialisasi inisiasi menyusui dini.

c.       Meningkatkan keterampilan para Mahasiswa dalam membuat makalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1     Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu :

1.            Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2.            Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3.            Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

2.2     Peran Tokoh Agama

Sebagai pewaris para nabi peran dan tanggung jawab tokoh agama menurut Umar Hasyim dalam bukunya mencari ulama pewaris para nabi adalah :
1. Sebagai da’i dan penyiar agama Islam,
2. Sebagai pemimpin rohani
3. Sebagai pengemban amanah Allah
4. Sebagai pembina umat
5. Sebagai penuntun umat
6. Sebagai penegak kebenaran

2.3     Inisiasi Menyusu Dini

1.      Definisi

Inisiasi menyusu dini (early initiation) atau permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu sendiri setelah lahir. Cara bayi melakukan inisiasi menyusu dini dinamakan the breast crawl atau merangkak mencari payudara (Roesli, 2008, p.3). Jika bayi baru lahir segera dikeringkan dan diletakkan di perut ibu dengan kontak kulit ke kulit dan tidak dipisahkan dari ibunya setidaknya satu jam, semua bayi akan melalui lima tahapan perilaku (pre-feeding behaviour) sebelum ia berhasil menyusui (Saleha, 2009, p.28).

2.      Keuntungan Inisiasi Menyusu Dini Bagi Ibu dan Bayi

a.       Keuntungan kontak kulit dengan kulit untuk bayi (JNPK-KR, 2008,p.1-2)

b.      Mengoptimalkan keadaan hormonal ibu dan bayi

c.       Kontak memastikan perilaku optimum menyusu berdasarkan insting dan bisa diperkirakan :

1)      Menstabilkan pernapasan

2)      Mengendalikan temperatur tubuh bayi

3)      Memperbaiki atau mempunyai pola tidur yang lebih baik

4)      Mendorong ketrampilan bayi untuk menyusu yang lebih cepat dan efektif

5)      Meningkatkan kenaikan berat badan (kembali ke berat lahirnya lebih cepat)

6)      Meningkatkan antara hubungan ibu dan bayi

7)      Tidak perlu banyak menangis selama satu jam pertama

8)      Menjaga kolonisasi kuman yang aman dari ibu di dalam perut bayi sehingga memberikan perlindungan terhadap infeksi

9)      Bilirubin akan lebih cepat normal dan mengeluarkan mekonium lebih cepat sehingga menurunkan kejadian ikterus bayi baru lahir

10)  Kadar gula dan parameter biokimia lain yang lebih baik selama beberapa jam pertama hidupnya

d.   Keuntungan kontak kulit dengan kulit untuk ibu

1)      Merangsang produksi oksitosin dan prolaktin pada ibu

2)      Oksitosin :

a)      Membantu kontraksi uterus sehingga perdarahan pasca persalinan lebih rendah

b)      Merangsang pengeluaran kolostrum

c)      Penting untuk kelekatan hubungan ibu dan bayi

d)     Ibu lebih tenang dan lebih tidak merasa nyeri pada saat plasenta lahir dan prosedur pasca persalinan lainnya

3)   Prolaktin :

a)      Meningkatkan produksi ASI

b)      Membantu ibu mengatasi stress. Mengatasi stress adalah fungsi oksitosin.

c)      Mendorong ibu untuk tidur dan relaksasi setelah bayi selesai menyusu

d)     Menunda ovulasi

3.   Keuntungan menyusu dini untuk bayi

a)      Makanan dengan kualitas dan kuantitas optimal agar kolostrum segera keluar yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi

b)      Memberikan kesehatan bayi dengan kekebalan pasif yang segera kepada bayi. Kolostrum adalah imunisasi pertama bagi bayi 18

c)      Meningkatkan kecerdasan

d)     Membantu bayi mengkoordinasikan hisap, telan dan napas

e)      Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu-bayi

f)       Mencegah kehilangan panas

g)      Merangsang kolostrum segera keluar

4.   Keuntungan menyusu dini untuk ibu

a)      Merangsang produksi oksitosin dan prolaktin

b)      Meningkatkan keberhasilan produksi ASI

c)      Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu-bayi

5.   Memulai menyusu dini akan :

a)      Mengurangi 22% kematian bayi berusia 28 hari kebawah

b)      Meningkatkan keberhasilan menyusui secara eksklusif dan meningkatkan lamanya bayi disusui

c)      Merangsang produksi susu

d)     Memperkuat reflek menghisap bayi. Reflek menghisap awal pada bayi paling kuat dalam beberapa jam pertama setelah lahir

BAB III

PEMBAHASAN

 

3.1        Keterkaitan Peran Tokoh Agama Dalam Sosialisasi Inisiasi Menyusu Dini

Peranan dan fungsi Tokoh Masyarakat, Umat Beragama dan Lembaga Kerukunan yang meliputi pemeliharaan kedamaian, rukun dalam masyarakat, taat hukum dan perundang-undangan, serta pelayanan kepada umat dilakukan oleh Lembaga keumatan selaku partner negara bersama seluruh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemberian ASI dari sudut pandang agama dianggap penting untuk mempertajam dakwah yang dilakukan ustadz dan ustadzah terhadap para jamaahnya.

Peran tokoh agama sebagai da’I dan penyiar agama, penuntun umat, serta pembina umat manusia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nasihat dan tindakan para tokoh masyarakat dan pemuka agama selalu memiliki pengaruh dalam masyarakat. Peran mereka dalam manyebarluaskan berbagai kebajikan, ilmu yang berguna, dan ajaran yang berlaku begitu besar. Dalam hal ini tokoh agama memberikan pengetahuan mengenai inisiasi menyusui dini tentang informasi yang lebih lengkap mengenai pemberian ASI, memamparkan bahaya pemberian formula, serta menekankan kembali anjuran pemberian ASI dari sudut pandang agama yang kini masih kurang dipahami oleh masyarakat.seoerti yang kita ketahui, bahwa kebanyakan masyarakat lebih percaya pada perkataan tokoh agama/tokoh masyarakat yang dihormati dibandingkan dengan perkataan tenaga kesehatan atau ahli laktasi.

Para ustadz dan ustadzah sering berhadapan langsung dengan masyarakat dan dipercaya untuk menjawab berbagai pertanyaan, termasuk mengenai menyusui. Melalui mereka, diharapkan informasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif bisa sampai ke lapisan masyarakat yang lebih luas,  peran serta tokoh agama sebagai salah satu pendukung pemberian ASI eksklusif diharapkan dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan menyusui, karena mereka dapat meyakinkan nilai kebaikan dari pemberian ASI dari sisi syariah kepada para jamaahnya.

dr. Sri Kusuma Hartani mengatakan di Indonesia perilaku sadar ASI Eksklusif tidak hanya tergantung dari kaum ibu saja. Dukungan dari suami, orang tua, dan lingkungan sekitar juga penting untuk dapat menciptakan perubahan perilaku. Demikian pula dukungan dari tokoh agama yang dekat dengan keseharian masyarakat. Peran Ustadz dan Ustadzah untuk mengedukasi masyarakat mengapa ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini penting bagi tumbuh kembang bayi.

Inna Banani (ketua divisi edukasi AIMI) mengatakan diangkatnya tema ASI dari sudut pandang agama dianggap penting untuk mempertajam dakwah yang dilakukan ustadz dan ustadzah terhadap para jamaahnya.

“Para ustadz dan ustadzah sering berhadapan langsung dengan masyarakat dan dipercaya untuk menjawab berbagai pertanyaan, termasuk mengenai menyusui. Melalui mereka, diharapkan informasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif bisa sampai ke lapisan masyarakat yang lebih luas," jelasnya peran serta tokoh agama sebagai salah satu pendukung pemberian ASI eksklusif diharapkan dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan menyusui, karena mereka dapat meyakinkan nilai kebaikan dari pemberian ASI dari sisi syariah kepada para jamaahnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1     Kesimpulan

Peran serta tokoh agama sebagai tokoh sentral yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dapat menjadi salah satu pendukung pemberian ASI ekslusif. Dengan adanya keterlibatan tokoh agama dalam sosialisasi inisisasi menyusui dini ini diharapkan bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberian ASI dengan segala keajaibannya. Keajaiban ASI sebagaimana tercakup, bahkan diperintahkan dalam Al-Quran, dapat diteruskan oleh para ustadz-ustadzah dengan meyakinkan nilai kebaikan dari pemberian ASI dari sisi syariah, bahkan medis kepada para jamaah.

4.2  Saran

         Semoga para tokoh agama dapat berperan sebagai duta ASI untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, memberikan informasi dan pemahaman tentang ASI melalui pendekatan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

aimi-asi.org/siaran-pers-seminar-ustadz-dan-ustadzah/

digilib.unila.ac.id

eprints.uny.ac.id

repository.usu.ac.id

www.bimbingan.org-peran-tokoh-agama-dalam-masyarakat.html

www.selasi.org/2013/08-ustadz-ustadzah-penyampai-pesan.html

www.ummi-online.com-aimi-gandeng-ustadz-ustadzah-sosialisasikan-asi-ke-masyarakat.html

                               

UU No.7 Tahun 2006

BAB I

PENDAHULUAN

A.          Latar Belakang

Korupsi merupakan wabah yang sangat berbahaya dengan begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan negara hukum, menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup dan membiarkan tumbuh suburnya kejahatan tergorganisasi, terorisme dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.

Fenomena kejahatan ini ada di semua negara, baik besar dan kecil, kaya dan miskin, namun di Negara dunia berkembanglah efek-efek korupsi paling merusak. Korupsi merugikan kaum miskin secara besar-besaran dengan cara menyimpangkan dana-dana yang dimaksudkan untuk pembangunan, melemahkan kemampuan sebuah Pemerintahan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperbesar ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta mengurangi masuknya bantuan luar negeri dan investasi asing. Korupsi adalah unsur utama penyebab terpuruknya ekonomi dan hambatan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anti Korupsi (United Nations Convention against Corruption /UNCAC) mengirim pesan yang jelas bahwa masyarakat internasional sungguh-sungguh bertekad untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hal ini akan memberi peringatan kepada para koruptor bahwa pengkhianatan terhadap kepercayaan publik tidak akan lagi ditoleransi. Ini akan menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai inti seperti kejujuran, penghormatan kepada Negara hukum, akuntabilitas dan transparansi dalam memajukan pembangunan dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi semua. Konvensi yang baru ini merupakan pencapaian yang luar biasa, dan menjadi pelengkapinstrumen lainnya yang juga sebagai tonggak, yakni Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, yang baru saja mulai berlaku sebulan yang lalu.

Konvensi ini bersifat seimbang, kuat dan pragmatis, dan menawarkan sebuah kerangka kerja baru yang efektif dalam mewujudkan kerjasama internasional. Konvensi ini memperkenalkan serangkaian standar, tindakan dan aturan yang komprehensif, yang dapat diterapkan oleh semua negara guna memperkuat rezim hukum dan peraturan perundangan mereka untuk memberantas korupsi. Konvensi ini mensyaratkan adanya upaya pencegahan dan kriminalisasi bentuk-bentuk korupsi yang paling sering terjadi pada sektor publik dan sektor swasta. Konvensi ini juga membuat sebuah terobosan besar dengan dipersyaratkannya Negara Peserta untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi kepada negara asal dari mana aset tersebut dicuri.

Ketentuan-ketentuan ini, menjadi pelopor dengan cara memperkenalkan sebuah prinsip dasar baru, sekaligus sebuah kerangka kerja bagi kerjasama yang lebih kuat antara Negara-Negara untuk mencegah dan mendeteksi korupsi dan untuk mengembalikan hasil perolehan korupsi tersebut. Pejabat-pejabat yang korup nantinya akan semakin sulit menyembunyikan hasil perolehan kejahatan mereka. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat penting bagi banyak negara berkembang di mana pejabat tinggi yang korupsi telah menjarah kekayaan bangsa dan di mana pemerintahan baru sangat membutuhkan sumber-sumber daya untuk membangun ulang dan memulihkan masyarakat mereka.

Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi ini merupakan titik puncak dari kerja yang dimulai bertahun-bertahun yang lalu, saat kata korupsi hampir tak pernah diucapkan dilingkungan birokrasi. Diperlukan upaya-upaya sistemik, dimulai dari tingkat teknis, kemudian perlahan-lahan pada tingkat politis untuk menempatkan pemberantasan korupsi pada agenda global. Konferensi Internasional di Monterrey mengenai Pembiayaan Pembangunan dan Pertemuan Tingkat Dunia di Johannesburg tentangPembangunan Berkelanjutan menawarkan kesempatan bagi Pemerintahan untuk menyampaikan tekad kuat mereka dalam melawankorupsi dan untuk membuat lebih banyak lagi orang sadar mengenai efek merusak luar biasa yang disebabkan korupsi terhadap pembangunan.

Parlemen Republik Indonesia melalui sidang pleno pada tanggal 20 Maret 2006 telah mengesahkaN UU No. 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003. Indonesia menganggap penting untuK meratifikasi UNCAC karena merupakan upaya pemerintahannya untuk menegakkan "good governance" dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Meskipun telah ditandatangani sejak tahun 2003 dan diratifikasi pada awal 2006, banyak orang yang tidak tahu apa isi dari UNCAC tersebut. Terutama, terkait dengan UU Pemberantasan Korupsi yang\ saat ini milik Indonesia. Saat ini Indonesia telah mengesahkan tiga undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 1999 31 dan UU No. 20 Tahun 2001 Konvensi PBB tentang anti korupsi (UNCAC) telah ditandatangani untuk pertama kalinya di Merida, Meksiko pada tanggal 9 September 2003 oleh 133 negara.

Konvensi internasional ini telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 20 Maret 2006. Namun banyak kalangan yang belum mengetahui mengenai materi UNCAC, terutama terkait dengan peraturan perundangundangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah diundangkan, yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 2001. UNCAC memiliki maksud dan tujuan umum, yaitu untuk memajukan dan meningkatkan/memperkuat tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efisien dan efektif; untuk memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi, terutama pengembalian aset; serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas dan manejemen publik dalam pengelolaan kekayaan negara. Arti Penting Ratifikasi UNCAC bagi Indonesia:

1.         Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri.

2.         Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3.         Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum.

4.         Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidan korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

B.           Rumusan Masalah

1.      Apa latar belakang lahirnya UU No.7 tahun 2006?

2.      Apa dampak yang terjadi setelah disahkan UU No.7 tahun 2006?

C.    Tujuan

1.      Untuk mengetahui latar belakang lahirnya UU No.7 tahun 2006.

2.      Untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah disahkan UU No.7 tahun 2006.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Latar Belakang Pengesahan UU No.7 Tahun 2006

Perjanjian umum atau law making treaty adalah perjanjian internasional yang ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang dilahirkannya, dapat diikuti oleh Negara Negara lain yang semula tidak ikut serta dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. Law making treaty, membuat hukum memiliki orientasi kedepan dan ditujukan untuk ditaati secara berkelanjutan. Akibat dari perjanjian internasional adalah timbulnya kewajiban yang dibebankan kepada Negara Negara, baik sebagai peserta maupun bukan peserta. Kewajiban yang dikenakan terhadap Negara Negara peserta merupakan kewajiban mengikat. Sedangkan terhadap Negara Negara non peserta perjanjian ini mengikat selama ketentuan yang ada mencerminkan hukum kebiasaan. UNCAC ( United Nation Convention Againts Corruption) merupakan perjanjian internasional yang diadakan oleh PPB yang kemudian diterima secara resmi oleh majelis umum PBB berdasarkan resolusi No. 57/169. Konvensi ini menimbulkan kewajiban terhadap Negara Negara pihak peretivikasi konvensi tersebut. Masing masing negara mempunyai alasan tersendiri dalam hal ikut serta merativikasi UNCAC demikian pula Indonesia. Kebijakan Indonesia merativikasi UNCAC pada tanggal 12 April 2006 didasarkan paada alasan tersebut. Sehingga Indonesia harus mampu melaksanakan tujuan tersebut dengan melaksanakan isi dari retivikasi UNCAC.

1.      Proses Rativikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia

Pada tahap penandatanganan UNCAC pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2003 di Merida Mexico, Menteri kehakiman dan HAM RI yang diberikan mandat oleh presiden untuk menandatangani UNCAC berhalangan datang. Sehingga Indonesia belum menandatangani UNCAC pada momentum yang tepat. Momentum yang baik ini tidak dimanfaatkan presiden Megawati pada waktu itu dan lebih memilih untuk diwakili oleh pejabat setingkat menteri, bukan wakil presidennya. UNCAC seharusnya ditandatangani oleh presiden bukan level menteri, sehingga memberikan kesan bahwa Top Leader Indonesia mendukung penanganan korupsi secara global dan memperlihatkan keseriusan pemberantasan korupsi ditiingkat nasional. Berbeda halnya dengan Austria, Hungaria, Yordania, Nigeria, Peru , dan Philipina dan mengurus wakil presidennya masing masing. Tidak ada penjelasan resmi yang disampaikan mengenai ketidakhadiran menteri kehakiman dan HAM RI di Merida Mexico. Baru pada tanggal 18 Desember 2003 , Menteri Yusril telah membubuhkan tandatangannya  di Markas Besar PBB di New York. Setelah itu Indonesia merativikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006 yang disahkan dalam UU no. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC.

B.     Isi UU No.7 Tahun 2006

1.      Pasal 1

a)      Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa.

b)      Salinan naskah asli United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana  yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

2.      Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

C.  Penjelasan UU No.7 Tahun 2006

1.      Umum

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-Iangkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen dalam pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara  lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak, pidana korupsi. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.

a.       Pokok-Pokok Pikiran Yang Mendorong Lahirnya Konvensi

Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Ad Hoc Committee (Komite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft Konvensi. Komite Ad Hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir Konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b.      Arti Penting Konvensi Bagi Indonesia

Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah:  untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

C.          Dampak Dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 2006

         Dampak ratifikasi tersebut sudah jelas akan ada amandemen terhadap semua produk hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Amandemen harus dilakukan karena terdapat sekian banyak ketentuan yang banyak di dalam UNCAC yang tindak terdapat di dalam produk hukum tindak pidana korupsi di Indonesia terkait dengan sebelunya menurut hukum Indonesia bukan merupakan tindak pidana namun sebagai tindak pidana menurut UNCAC.

Selain itu juga karena sistem hukum pidana kita menganut asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP) yang menegaskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana (Indonesia) yang telah ada. Dari sisi teknis penerapan hukum pidana, ketentuan tindak pidana UNCAC tidak menyebutkan secara kongkrit sanksi pidana dan sanksi administrasi sehingga tidak mungkin dijadikan alasan hukum.

Selain itu, dampak dari dikeluarkannya UU No.7 tahun 2006 ini adalah masyarakat sadar akan upaya pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.dan masyarakat dapat ikut andil terhadap upaya pemerintah tersebut.

BAB III

PENUTUP

A.          Kesimpulan

Warga Negara Indonesia merupaka salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbalbalik antara warga dan negaranya. Sabaliknya Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Oleh karena itu undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan untuk seluruh warga negaranya ikut andil dalam upaya tersebut. Dan adanya UU no. 7 tahun 2006 merupakan dampak atas keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan UNCAC di Meksiko.

B.           Saran

Berpijak pada reformulasi tindak pidana korupsi  dan value positif dari formulasi tindak pidana korupsi sebagaimana UNCAC tahun 2003,  Penulis menyarankan agar segera dilakukan reformulasi tindak pidana korupsi serta menkonkritkan kebijakan kriminalisasi tindak pidana korupsi ke dalam peraturan konkrit agar dapat diimplementasikan secara harmonis oleh aparat penegak hukum Indonesia. Hal ini merupakan suatu idealisasi konstruktif dari sebuah definisi korupsi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikan serta positive movement sebuah penegakan hukum di Indonesia. Semoga tulisan sederhana ini menjadikan Indonesia sebagai negeri bebas dari tindak pidana korupsi dengan mempunyai Peraturan konkrit yang kuat dari sisi formulasi serta harmonis dari sisi implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

-       http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c209e78301ef/node/25012

-       http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c209de5ab570/node/25012

-       http://www.alpha-i.or.id/berita-artikel/berita-alumni/item/180-urgensi-reformulasi-tindak-pidana-korupsi-bagi-indonesia

-       http://www.ti.or.id/media/documents/2013/11/06/t/o/tor_sensitisasi_uncac_jakarta.pdf